Ilyas Natuna

Mampukah Natuna Bangkit Dari Keterpurukan

Nama       Ilyas, C.S.Hut NIM        G 011 08 059 Alamat    Jl. Daya nasional Pekerjan  Mahasiswa Jurusan   Kehutanan UNTAN aku akan membahagiakan orang tua ku, aku akan membuat mereka tersenyum.

 

---

google(net)

laporan:Rikyrinovsky

NATUNA– Suruan  masyarakat  bergema menyuarakan natuna harus bangkit dari keterpurukan ucapan ini sering terdengan sejak dua dekade berdirinya sebuah  kabupaten tepatnya 11 tahun  silam pasca pemekaran menjadi daerah Otonom tapi sayang belum sampai hingga permukaan pembangunan dirasakan masarakat Natuna.

Tampa dasar masarakat sejatinya menginginkan agar Pemerintah Kabupaten Natuna sec
epatnya dapat menyelesaikan pembangunan infrastruktur dasar penunjang seperti keberadaan pelabuhan terpadu, transportasi laut, transportasi darat, dan transportasi udara peningkatan mutu SDA dan SDM yang handal .

Menjadi pertanyaan besar di usia hampir branjak sebelas tahun belum terlihat pertumbuhan daerah yang siknifikan padahal dewasa ini dari segi penerimaan melaluiAPBD lima tahun belakang sanggat fantastis menembus di anggkat 5 Triliun rupiah pertanyaan nya mampukah Natuna bangkit dari Keterpurukan masa pemerintahan baru yang dipimpin oleh Ilyas Sabli.?

Sejumlah tokoh masyarakat yang ada di negeri laut sakti rantau bertuah menyuarakan  dengan tegas pada persiapan diskusi PWI-Reformasi korcab Natuna, agar semua infrastruktur berupa  jalan penghubung baik antar Desa dan Kecamtan maupun antar Kecamatan ke Kabupaten, serta jaringan  tenaga istrik, dan jaringan air bersih terpadu, yang selama ini dinilai menjadi salah satu penyebab terkendalanya perputaran ekonomi pertumbuhan rasio penduduk masyarakat Natuna tersebut, agar dapat diatasi secepat mungkin pada masa kepemimpinan baru oleh Ilyas sabli selaku Bupati Natuna pada Pemilukada Natuna terpilih 2011s/d 2016.

Ungkapan itu, ditegaskan oleh Pemuda sekaligus Pemerhati Natuna Rikyriovsky kepada pertemuan temu ramah  Insan Pres di Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi Korcab Natuna Senin,(7/4) lalu.

Dijelaskannya, tahun 2010 APBD Natuna hanya Rp 843 Miliar yang terdiri dari PAD Rp 14,3 Miliar dan Pendapatan Daerah yang lain yang sah Rp 17 miliar. Dana itu dipergunakan untuk belanja langsung sebesar Rp 482 miliar dan belanja tidak langsung sebesar Rp 361 Miliar.

Selanjutnya, untuk Dana Perimbangan tahun 2010 sebesar Rp 547 miliar dan alokasi anggaran pembiayaan daerah yang didapatkan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD 2009 sebesar Rp 274 miliar serta Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 24 miliar.

Data yang terangkum dari pidatonya Bupati Natuna Raja Amirulah pada Maret 2011 menyebutkan,dalam 5 tahun, 2006-2011, dana APBD Natuna mencapai Rp 5 Trilyun, dengan rincian realisasi pendapatan daerah Rp 5.144.207.391.982,69 atau 114,80 persen dari jumlah yang ditargetkan Rp 4.480.985.982.160,33. Sedangkan realisasi belanja daerah Rp 4.726.186.315.984,08 atau 80,56 persen dari jumlah yang dianggarkan Rp 5.866.440.144.925,60.

Sementara dari sisi pendapatan daerah selama 5 tahun adalah pendapatan tahun anggaran (TA) 2006 sebesar Rp 1.210.242.000.000,  dengan realisasi Rp 1.283.919.680.651,67 atau mencapai 106,09 persen. Untuk TA, 2007 pendapatan Rp 834.711.183.530,33 dengan realisasi Rp 702.185.996.589,55 atau mencapai 84,12 persen. Tidak tercapainya target pendapatan tahun 2007 karena penerimaan dari dana perimbangan hanya mencapai 82,76 persen.

Kemudian, TA 2008, target pendapatan sebesar Rp 754.637.216.050, dengan realisasi Rp 1.089.475.354.248 atau mencapai 144,37 persen. Selanjutnya target pendapatan TA 2009 sebesar Rp 841.404.887.621,17 dengan realisasi Rp 921.794.791.783,77 atau mencapai 109,55 persen. Dan target pendapatan daerah TA 2010, Rp 839.990.694.959, dengan Rp 1.146.827.668.710,21 atau mencapai 136,53 persen.

“Dari data tersebut, selama periode 2006-2011 dari keseluruhan target pendapatan daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp 4.480.985.982.160,33 dapat terealisasi sebesar Rp5.144.207.391.982,69 atau mencapai 114,80 persen dari target anggaran.

Fakta ini menjadikan momok bagi masarakat yang belum secara keseluruhan menikmati megahnya sebuah anggka yang terangkum dalam fase lima tahun kepemimpinan Bupati Natuna Raja Amirullah Daeng Rusnadi faktanya hingga kini, masih banyak masyarakat yang belum merasakan dana APBD tersebut yang berhubungan langsung dengan pembangunan rill ekonomi rakyat.

“sanggat disayangkan dalam tahun ke sebelas sebuah kabupaten belum tercetusnya gambaran berupa rancangan tata ruang daerah ini justru menghambat konsep pembanguna dasar dan berimbas pada keterpurukan ekonomi natuna secara keseluruhan”Ujar Riky yang diamini Sekretaris PWI-Reformasi Natuna Amran.

Sejumlah Insan Pres serta tokoh Pemuda Natunatergabung d dalam diskusi persiapan Publik PWI-Reformasi Natuna mengatakan,Sanggat ironis memang diambang tahun ke sebelas masih belum terlihat tanda aka di banggunnya sendi sendi perekonomian di natuna terlihat dari dasar rancangan pembentukan RTRW berdasarkan UU no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang rumuskan secara berjenjang mulai dari timgkat umum hingga tingkat sangat rinci.

Namun terjadinya Keterlambatan perencanaan RTRW yang diakibatkan adanya pemekaran wilayah oleh Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2008 lalu.

Menurut nya, untuk mengatasi persoalan ekonomi kerakyatan di Natuna perlu meluangkan gren strategi  berupa sebuah seminar kebijakan  dengan diprakarsai oelh Unifersitas Negeri di Indonesia sehingga menjadi tolak ukur pemerintahan dalam menjalankan amanat rakyat terlebih dalam kajian dasar sebuah kabupaten perlunya  mempersiapkan insfrastruktur yang berkaitan dengan pembenahan ekonomi kerakyatan. Pemerintah juga harus jeli dalam membuat program konsep pembangunan jangka menengah serta panjang dalam disen pola pembangunan.

“semoga dengan bersinerginya konsolidasi telah di aggendaka pengukuhan PWI-Reformasi cabang natuna dan betuk seminar Perspektif natuna dalam Anggka yang akan diselengarakan pada bulan Agustus mendatang dengan mengundang dewan pakar perminyakan serta Dosen UI dan tokoh pendir PWI-Reformasi  dapat memberikan peranan positif guna menunjang laju gerak pembangunan sesuai peranan kontrol soial kita sebagai abdi masarakat,”ujarnya.

Dikatakannya pula, jika kita renungkan bersama banyak sekali yang layak dikembangkan di Natuna ini, seperti sektor perikanan, kelautan, perkebunan, pertanian, pariwisata, kebudayaan juga sektor pertambangan dan energy. Semua itu tidak akan berjalan jika keberadaan insfrastrukturnya tidak memadai, apalagi tidak ada. “ Jika insfrastrukturnya sudah ada ekonomi kerakyatan itu, pasti bisa berkembang dengan sendirinya “. Ungkap Riky menegaskan.

Berdasarkan kenyataan ini terlihat bahwa di negara Pancasila yang berperilaku kapitalis jelas ada katidakadilan yang dialami rakyat miskin, sementara di negara kapitalis itu sendiri rakyat miskin justru dapat subsidi lebih besar ketimbang orang kaya.

“Kondisi yang demikian inilah yang memprihatinkan. Seharusnya pemerintah lebih peduli pada rakyat miskin, bukan sebaliknya lebih peduli pada yang kaya,” demikian dikatakan penulis.

kondisi natuna saat ini 2011

Suara Masarakat Natuna

Ditempat terpisah Kepala Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara, Bahrun dengan tegas meminta agar keberadaan jalan yang diusulkan melalui Musrenbang dapat dibangun secepatanya. Karena keberadaan jalan yang selama ini diharap-harapkan sangat membantu terutama dapat mempermudah urusan antar Kecamtan dan Desa.

“ Kalau memang dari tingkat Kabupaten ada perhatiannya dan merasa kasihan dengan kami sebagai daerah terpencil dapatlah kami bangunan. Tetapi setiap kali diadakan Musrenbang jarang keluar apa yang diusulkan itu. Dalam Musrenbang itu yang kami koordinasi tidak banyak hanya air bersih kemudian jalan tembus ke Kelarik itu saja. Semuanya  bertujuan agar urusan di Kecamatan lebih mudah “. Kata Bahrun singkat.

Cerita yang serupa juga diperoleh dari lisan Kepala Desa Pengadah Kecamatan Bunguran Timur Laut Zamri Harun. Menurut Zamri sejumlah pembangunan yang ada di daerahnya belum maksimal. Terutama tidak adanya insfrastruktur jalan yang yang memadai. Keberadaan jalan yang kurang mendukung dengan tegas Zamri mengatakan bahwa akan membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi rakyat. Karena keberadaan jalan yang selama ini menjadi dambaan masyarakat dinilai bakal dapat membantu percepatan pertumbuhan perekonomian rakyat itu sendiri.

Harapan yang sama juga diungkapkan oleh Camat Bunguran Selatan Marka, S.Pd.  Marka mengatakan, “ saya mengaharapkan kepada Dinas yang terkait, supaya mengoptimalkan di dalam pelayanan untuk meningkatkan isfrastruktur di wilayah Kecamatan khususnya Kecamtan Bunguran Selatan, seperti keberadaan jalannya. Karena jalan merupakan salah satu proses percepatan pembangunan, artinya dengan adanya jalan yang bagus itu sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan perekonomian masyarakat “. Jelas Marka menambahkan.

Menurut Marka, segala jenis aktifitas yang dikerjakan oleh masyarakat akan menjadi lebih mudah apabila keberadaan insfrastrukturnya sudah memadai. Apabila insfastrukturnya sudah mendukung maka dengan sendirinya perekonomian masyarakat tersebut dapat meningkat.

“ Jadi semua komunikasi masyarakat itu berporos pada jalan. Jadi jalanlah yang paling utama dan harus di bangun, dengan adanya jalan segala aspek atau bidang ekonomi masyarakat itu akan tumbuh dengan sendirinya. Misalnya masyarakat mau jual ikan, nak berdagang sayur, nak berjualan kue dan lain sebagainya itu akan lebih mudah apabila jalannya sudah ada “. Lanjut Marka.

Hairunnazar, SE selaku tokoh masyarakat Cemaga juga merasa prihatin melihat kondisi Natuna selama ini. Sebagai putra daerah yang menginginkan adanya perubahan Hairunnazar berpendapat bahwa langkah awal yang diharapkannya adalah terbangunnya isfrastruktur dasar seperti jalan.

Karena jalan merupakan salah satu proses percepatan pembangunan. Artinya dengan adanya jalan yang bagus itu, sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan perekonomian masyarakat. “ Jadi anak-anak mau ke sekolah mudah, orang mau berdagang jadi mudah, jadi dapat mempermudah orang mau kesana-sini itu adalah keberadaan jalannya “. Katanya menjelaskan.

Yang kedua pada sisi kemanusiaanya penghapusan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pada tahun 2006, keluarga miskin yang dianggap layak untuk mendapatkan BLT sebanyak 19,2 juta keluarga dengan alokasi masing-masing Rp 100 ribu per bulan per keluarga. Terlepas dari kontroversi program tersebut, BLT selama ini agak sedikit membantu mengurangi beban belasan juta rakyat miskin dan bahkan jutaan di antaranya tidak lagi dikategorikan sebagai keluarga miskin akibat BLT.

Dengan dihapusnya program BLT, keluarga-keluarga yang berhasil masuk kategori tidak miskin (mendekati miskin/near poor) pada tahun 2006 praktis akan kembali masuk kategori miskin pada tahun 2007. Pencabutan BLT tanpa program pengganti yang sepadan, jelas akan menambah beban ekonomi keluarga miskin. Fakta ini lagi-lagi semakin meyakinkan bahwa angka kemiskinan akan semakin bertambah pada tahun ini.

Memang pemerintah telah mencanangkan program pengganti BLT yaitu program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB). Namun program tersebut hingga saat ini belum dijalankan dan diperkirakan baru dimulai sekitar bulan Juli 2007. Selain itu, jumlah target program BTB tidak sebesar program BLT yaitu hanya diberikan kepada 500.000 keluarga. Itupun masih sangat terbatas pada keluarga yang memiliki ibu hamil dan anak sekolah.Pungkasnya.